Pernyataan Virdian di Kompas TV (Desember 2025)
Virdian Aurellio Hartono, mantan Ketua BEM Unpad yang sekarang membranding dirinya sebagai aktivis "TOA Digital", baru aja bikin pernyataan yang literally bikin tepuk jidat di televisi nasional. Dalam acara Bola Liar Kompas TV, doi dengan lantang nyinyirin pemerintah yang membuka donasi untuk bencana banjir bandang di Sumatra. Argumen utamanya? Dia bilang negara itu "FOMO" (Fear of Missing Out) karena ikutan buka donasi padahal udah mungut pajak. Dia bahkan bilang, "Ngapain negara buka donasi? Rampas balik itu korupsi lingkungan!" Sepintas ini terdengar heroik ala orasi jalanan, tapi kalau dibedah pakai logika tata negara dan ekonomi, argumen ini cacat logika parah dan nunjukin kalau doi nggak paham sama sekali soal mekanisme APBN dan penanganan darurat.
Virdian seolah lupa atau emang nggak tau kalau uang pajak di APBN itu nggak bisa dikeluarin seenak jidat kayak ngambil duit di ATM. Anggaran negara itu sifatnya rigid dan birokratis karena harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Ketika bencana alam terjadi secara mendadak (seperti di Sumatra), mekanisme pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB itu ada prosedurnya dan kadang butuh waktu verifikasi administrasi biar pejabatnya nggak dituduh korupsi di kemudian hari. Open donasi yang dilakukan pemerintah atau lembaga negara itu bukan karena negara "miskin" atau "FOMO", tapi buat ngebuka saluran likuiditas cepat dan ngajak partisipasi publik (Gotong Royong) yang udah jadi kultur Indonesia. Bilang negara "FOMO" karena ngefasilitasi solidaritas rakyat itu bukan kritis, tapi cynical yang nggak pada tempatnya.
Ini bagian paling delulu dari omongan Virdian. Dia teriak, "Rampas balik korupsi lingkungan ratusan triliun buat bencana!" Ide bagus, tapi eksekusinya gimana? Proses penyitaan aset koruptor itu butuh proses hukum (ligitasi) yang bisa memakan waktu bertahun-tahun sampai inkracht (berkekuatan hukum tetap). Korban banjir di Sumatra itu butuh nasi bungkus, selimut, dan obat-obatan hari ini, bukan nungguin jaksa menang sidang lima tahun lagi. Menjadikan "rampasan korupsi" sebagai solusi instan penanganan bencana adalah retorika kosong yang enak didenger di panggung demo tapi nol besar kalau diterapkan di lapangan. Real life doesn't work like a movie script, Virdian.
Pernyataan doi yang bilang "Saya sudah tidak percaya negara" itu sebenernya blunder buat kredibilitas dia sendiri. Kalau lo nggak percaya negara, kenapa lo nuntut negara buat "rampas aset"? Itu kan butuh instrumen negara (Kejaksaan/KPK). Sikap skeptis itu perlu, tapi sinisme tanpa solusi konkret cuma bikin gaduh doang. Faktanya, di saat dia sibuk nyinyir di TV, ribuan personel TNI, Polri, dan relawan Kemensos udah turun di lokasi banjir buat evakuasi warga. Mengabaikan kerja keras aparat di lapangan cuma demi satu punchline "Negara FOMO" itu disrespectful banget buat mereka yang lagi bertaruh nyawa di lokasi bencana.
Virdian Aurellio mungkin jago buat arugemen/pernyataan atau orasi yang membakar semangat, tapi pernyataan dia di TV nunjukin kalau dia butuh crash course soal Public Policy 101. Mengkritik itu wajib, tapi kritik yang cuma modal emosi tanpa paham data dan mekanisme cuma bakal jadi noise. Kalau mau debat lawan negara, bawa data dan solusi taktis, bukan cuma jargon-jargon buzzword kayak "FOMO" yang malah bikin argumen lo kelihatan kekanak-kanakan.
Sumber Data:
Kompas TV (2025), Program Bola Liar: Banjir Sumatra & Respon Negara.
UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Mekanisme Dana Siap Pakai).
Kementerian Keuangan RI (Mekanisme APBN & Tanggap Darurat).